Gagal Prediksi, LRI Gulung Tikar
JAKARTA, Lembaga
Riset Informasi (LRI) resmi ditutup setelah gagal dalam merencanakan hasil
Pilpres 2009 yang memperkirakan bisa dua putaran, tetapi ternyata hanya satu
putaran. Pengumuman tersebut sekaligus mengakui kemenangan pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono-Boediono. Presiden LRI Johan
O Silalahi kepada wartawan, Rabu (8/7) malam, mengatakan, dengan kegagalan itu,
dia langsung menutup secara resmi lembaga survei tersebut. "Saya konsisten
akan pembicaraan beberapa hari lalu bahwa bila hasil pilpres hanya satu putaran,
maka lembaga ini akan ditutup," katanya. Lembaga survei yang
dibukanya sejak tiga tahun lalu itu dengan tulus hati dibubarkan, sedangkan
karyawannya tetap dipekerjakan pada usaha lain miliknya. "Saya minta maaf
kepada masyarakat di Tanah Air bahwa lembaga yang dipimpinnya gagal memprediksi
hasil Pilpres 2009," ujarnya. Kendatipun lembaga
yang sudah berusia tiga tahun dan selalu berhasil di bidangnya selama ini
ternyata gagal, apa boleh buat. "Kita tutup saja," ujarnya. Ia mengatakan, konsekuen seperti ini hendaknya diikuti oleh
lembaga lainnya yang selalu gagal dalam perencanaannya supaya budaya malu
dimasyarakatkan di Tanah Air. Jangan sudah gagal dalam program, tetapi tetap ngotot
mengaku berhasil, ini adalah cara yang kurang arif dan tak perlu diwariskan kepada
generasi mendatang. Dia menjelaskan,
kendati data hasil quick count sudah akurat, itu belum menjadi acuan dalam
undang-undang. "Kita tetap akui data itu mendekati kebenaran di lapangan.
Namun, hasil akhir tetap di Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Johan. Berdasarkan hasil survei sementara capres urutan pertama
(Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto) 27,10 persen, pasangan SBY-Boediono
(61,09 persen) dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto 11,81 persen. "Angka itu
dalam posisi suara terkumpul dari daerah-daerah sudah mencapai 92 persen,"
tambahnya. "Selamat untuk pasangan SBY-Boediono," ujarnya lagi. (FRS) | Status Transjakarta harus BUMD
Menurutnya, dengan diubah menjadi BUMD
maka perusahaan bisa beroperasi secara independen. Perusahaan yang lebih
mandiri juga tidak akan ditopang lagi dengan subsidi dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD), melainkan dituntut untuk lebih berkreasi mencari
pendapatan lain tanpa mengabaikan sifatnya yang harus melayani publik. "Dengan adanya proses kajian maka
Pemprov DKI dari sekarang harus segera mungkin disiapkan draft perubahan
kelembagaan dari statusnya sekarang badan layanan umum (BLU) menjadi BUMD. Ini
dapat berimplikasi positif bagi pelayanan publik," jelasnya. Dengan menjadi BUMD, jajaran direksi
perusahaan juga dituntut berkreasi dan berinovasi dalam mencari pendapatan dan
tidak tergantung dengan subsidi lagi. Sesuai data, tahun 2009 ini Pemprov
DKI Jakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp320 miliar untuk subsidi bus dari
total kebutuhan Rp600 miliar. Sementara pada 2008 subsidi mencapai Rp267
miliar. Nurmansjah menilai, dengan pertimbangan kesiapan bussiness plan dan prosedur lainnya maka sebaiknya tahun depan perusahaan pengelola dapat diubah menjadi BUMD. "Kita lihat PT KA. Manajemen kereta saat ini sudah bisa berfungsi ganda
baik sebagai pelayanan publik namun tetap fokus pada bisnis," terangnya. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta
Muhayat ketika dikonfirmasi menyatakan, jika dewan menginginkan PT Transjakarta
diubah menjadi BUMD maka Pemprov DKI Jakarta harus melihat terlebih dahulu
mengenai kelengkapan sebuah perusahaan seperti Transjakarta yang sifatnya
sebagai public service. "Pertimbangannnya kami harus
lakukan inventarisasi persyaratan itu," jelasnya. Muhayat menjelaskan, sungguh sulit
jika busway diubah menjadi BUMD. Pasalnya, bus TransJakarta salah satu
pelayanan publik dalam bidang transportasi yang sudah semestinya disediakan
oleh Pemprov. Tanggung jawab ini sudah melekat dalam
suatu pemerintahan |
